SIBER77.ID, JAKARTA — Ketua Presidium Nasional Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja), I Ketut Guna Artha, menegaskan, aparatur penyelenggara negara harus netral dalam perhelatan Pemilu 2024.
Igat, sapaan akrabnya, mencermati hal itu setelah sejumlah peristiwa, di antaranya tudingan pihak tertentu atas ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutuskan perkara batas usia calon wakil presiden yang berujung dicopotnya Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK karena dinyatakan Majelis Kehormatan MK melakukan pelanggaran berat terkait syarat Capres dan Cawapres
Bahkan, kata Igat, belakang muncul Polri pun rajin melakukan patroli ke kantor-kantor partai politik yang sempat memicu protes dari Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo.
“Tidak ada persoalan jika memang untuk tujuan mitigasi keamanan pemilu, beredar berita secara luas bahwa aparat kepolisian kini rajin mengunjungi kantor sekretariat partai,” ujar Igat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 November 2023.
Namun, kata dia, yang menjadi persoalan karena baru menjelang pemilu 2024 Polri melakukan patroli ke kantor-kantor sekretariat PDI Perjuangan. “Padahal di pemilu-pemilu sebelumnya Polri hadir karena diundang oleh pengurus partai saat ada kegiatan yang melibatkan massa,” kata dia.
Menurut dia, netralitas aparatur penyelanggara negara harus benar-benar nyata, bukan abu-abu.
“Saya pikir pernyataan presiden atas netralitas ASN, TNI dan Polri jangan sampai menjadi ambiguitas dengan praktek di lapangan, sebagaimana pernyataan mas Ganjar saat usai dijamu makan siang di Istana Kepresidenan 30 Oktober lalu,” katanya.
“Saya kutip dari pernyataan mas Ganjar bahwa tugas kita, yuk jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul betul imparsial (tidak memihak), semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga,” imbuhnya.
Dia juga menyoroti peristiwa pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di jalur dan lokasi kunjungan kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, pada Selasa, 31 Oktober lalu.
“Sebelum pencalonan mas Gibran sebagai cawapres, di setiap daerah kunjungan presiden selama ini sepengetahuan dan seingat saya tak pernah didahului dengan penertiban APK (alat peraga kampanye) oleh aparat,” imbuh Igat.
Dengan sejumlah peristiwa ganjil tersebut, Igat yang juga diberi mandat sebagai Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud (TPN GM) mengajak masyarakat tetap tenang, semakin teredukasi, semakin rasional untuk memutuskan hak demokrasinya.
“Jangan reaktif dengan tindakan destruktif demi berlangsungnya pemilu yang aman dan gembira. Mari hak pilih kita rasionalisasikan nanti di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita semakin memantapkan pilihan pada pasangan Ganjar-Mahfud yang tegak lurus konstitusi. Karena pemilu adalah pestanya rakyat, bukan milik elit dan penguasa. Rakyatlah yang berdaulat,” pungkas Igat. (***)
