JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) buah dari kegagalan Komisaris dan Direktur Utama Pertamina.
Dedi mengatakan, Pemerintah menjadi korban kegagalan Pertamina dalam mengelola harga BBM dalam negeri. “Keberadaan komisaris dari politisi seperti Basuki Tjahaja Purnama, juga Dirut Nicke Widyawati jelas tidak berdampak baik bagi publik, keduanya layak dicopot, segera ganti tokoh lain yang jauh lebih punya kapasitas dan berpihak pada publik,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat 16 September 2022.
Menurutnya, kenaikan harga tersebut membuat citra pemerintahan Jokowi merosot di mata publik. Padahal pemerintah menentukan harga berdasarkan rekomendasi dan laporan Pertamina. “Sehingga kegagalan murni ada di Pertamina, jangan sampai publik lelah protes ke pemerintah, juga ke parlemen. Sementara Komut dan Dirut Pertamina cuci tangan dan seolah tiak bertanggungjawab,” tegasnya.
Padahal, lanjut Dedi, Pertamina semestinya menjadi korporasi plat merah yang mampu memproduksi BBM dengan kualitas baik dengan harga terjangkau oleh publik di dalam negeri, sehingga kenaikan harga BBM dengan dalih membengkaknya subsidi pemerintah bukti dari kegagalan pimpinan di Pertamina.
“Erick Tohir (Menteri BUMN) punya banyak alasan untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama dan Nicke Widyawati, kesengsaraan publik atas imbas harga BBM, menjadi tanggungjawab mereka berdua, kepada merekalah seharusnya protes dilayangkan,” pungkasnya. (*)
